Informasi Publik

INFORMASI PUBLIK
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

	Unit Pelayanan Publik Setiap Unit kerja pelayanan publik Kementerian Pertanian telah menerapkan standar operasional prosedur dalam menyelenggaraakan pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009.	UU 14/2008 Permentan 32/2011 PPID UPT

	Standar Pelayanan Publik (SPP) Dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan prima kepada pengguna, baik itu dari segi pelayanan jasa maupun penyediaan produk, BPTP Jakarta telah menyusun, menetapkan serta mengimplementasikan Standar Pelayanan Publik (SPP). SPP tersebut digunakan untuk memastikan pemberian pelayanan dan tersedianya informasi yang jelas, tegas, dan akuntabel.	Standar Pelayanan Publik (SPP) BPTP Jakarta SPP BPTP Jakarta - Berita Acara Kesepakatan SPP BPTP Jakarta - Maklumat Pelayanan SPP BPTP Jakarta - SK Pengelolaan Pengaduan SPP BPTP Jakarta - SK TIM PPID Pelaksana UPT SPP BPTP Jakarta - Dokumen Level 1 SPP BPTP Jakarta - Dokumen Level 2

	LAPORAN PPID Laporan PPID dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan publik yang berlangsung di BPTP Jakarta	Laporan PPID 2015 Laporan PPID 2016 Laporan PPID 2017 Laporan PPID 2018 Laporan PPID 2019

	LAKIN Berdasarkan INPRES 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Adminstrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/8/2003 tentang Panduan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Permen PAN-RB No. 29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

	DIPA Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan di sahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN).	Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

	Laporan Tahunan Laporan Tahunan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta menyajikan berbagai ringkasan hasil kegiatan yang telah dilakukan, yang terdiri dari kegiatan litkaji dan diseminasi teknologi pertanian.	Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

	Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahunan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta	Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2020

	Rencana Anggaran Rencana Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta	Tahun 2019 Tahun 2020

	Rencana Strategis BPTP Jakarta Rencana operasional ditujukan sebagai acuan dalam penyusunan program pengkajian dan diseminasi di lingkup BPTP Jakarta. Dalam implementasinya rencana operasional ini dapat diacu secara fleksibel sesuai dengan dinamika lingkungan strategis pembangunan nasional dan daerah serta respon stakeholder	Renstra BPTP Jakarta 2015 2019 Renstra BPTP Jakarta 2020 2024

	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Data indeks yang diperoleh akan menjadi bahan penilaian terhadap unsur-unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap Unit Pelayanan untuk meningkatkan pelayanan.	Laporan IKM Semester 1 Tahun 2016 Laporan IKM Semester 2 Tahun 2016 Laporan IKM Semester 1 Tahun 2017 Laporan IKM Semester 2 Tahun 2017 Laporan IKM Semester 1 Tahun 2018 Laporan IKM Semester 2 Tahun 2018 Laporan IKM Semester 1 Tahun 2019 Laporan IKM Semester II Tahun 2019 Laporan IKM Semester II Tahun 2019 Laporan IKM Semester I Tahun 2020

	Laporan Keuangan Laporan keuangan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta yang disampaikan setiap 31 Desember setiap tahunnya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerinah.	Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

	Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta yang disampaikan setiap 31 Desember setiap tahunnya.	Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

	LHKPN Status penyerahan LHKPN Balai Pengkajian Teknologi Pertaian Jakarta.	Tahun 2017 Tahun 2018 tahun 2019

	ASET Aset Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta.	Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

	Peringatan Dini	Leaflet Penangkal Ampuh untuk Corona Antisipasi Covid 19

	LPSE Kementerian Pertanian Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE)	https://lpse.pertanian.go.id/eproc4

	WBS Kementerian Pertanian Whistleblower's System merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh seorang whistleblower yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi.	https://www.pertanian.go.id/wbs/

	Zona Integritas No Korupsi Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	https://jakarta.litbang.pertanian.go.id/ind/index.php/publikasi/artikel/1380-zona-integritas

	PORTAL PPID - Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta - Kementerian Pertanian Registrasi SiLayan, SiLayan Online, e-Dokumen, Tata Cara Permohonan	https://bptpjakarta.ppid.pertanian.go.id/

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.

Informasi Publik

Subcategories