Home
Klinik Agribisnis DKI Jakarta | Thursday, 27 November 2014
Main Menu
 Home
 Berita Terbaru
 Profil

Teknologi
 Padi dan Palawija
 Hortikultura
 Pasca Panen
 TOGA
 Perikanan
 Peternakan

Produksi
 Padi dan Palawija
 Holtikultura
 Pasca Panen
 Ikan Hias
 Ikan Konsumsi
 Unggas

Data Informasi
 Pertanian
 Peternakan
 Perikanan

Pelatihan
 Anggrek
 Tanaman Hias
 Ikan Hias
 Olahan(Pasca Panen)
 Itik Petelur
 Ayam Buras
 Udang Lobster

 Promosi Produk
 Konsultasi

 
 
 
Kebijakan Perberasan Nasional   PDF  Cetak  E-mail 
, ditulis oleh Administrator  
Saturday, 09 December 2006

Beras mempunyai peran startegis dalam memantapkan ketahanan pangan,  ketahanan ekonomi, dan ketahanan atau stabilitas politik nasional. Pengalaman tahun 1966 dan 1998 menunjukkan bahwa goncangan politik dapat berubah menjadi krisis politik yang serius akibat dari harga pangan melonjak tinggi dalam waktu singkat.

Berdasarkan pengalaman tersebut pemerintah menyadari bahwa perlu kebijakan dan langkah konkrit yang dapat mengatur kebijakan per­berasan nasional. Walaupun peran ekonomi beras terhadap ekonomi nasional akhir-akhir ini menurun, tetapi peran tersebut masih tetap signifikan. Hal ini diantaranya karena usahatani padi memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi lebih dari 21 juta rumah tangga. Beras tetap menjadi bahan pangan pokok bagi lebih dari 95 persen penduduk, bahkan rumah tangga yang tadinya dikenal me­ngonsumsi bahan pangan pokok non beras (jagung, ubi-ubian, dan sagu) dengan meningkatnya pendapatan, pola konsumsi pangan mereka mulai bergeser ke beras (Ariani et al. 2000). Sumbangan beras terhadap konsumsi energi dan protein masih cukup besar yaitu lebih dari 55% (Harianto 2001). Oleh karena itu kebijakan perberasan khususnya kebijakan harga output, akan mempunyai dampak langsung terhadap kesejahteraan para petani.

Landasan utama perumusan paket kebijakan perberasan nasional adalah GBHN 1999-2004. Kebijakan tersebut meliputi: (1) Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumberdaya bahan pa­ngan, kelembagan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan serta dengan harga yang terjangkau. (2) Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadil­an. (3) Mengembangkan perekonomi­an yang berorientasi global sesuai ke­majuan teknologi dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komperatif sesuai kom­petensi dan produk unggulan di setiap daerah. (4) Mengoptimalkan peran pemerintah dalam mengoreksi ketidak sempurnaan pasar dengan meng­hilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi, dan in­sentif yang dilakukan secara transparan.

Lingkup kebijakan perberasan na­sional memperhatikan beberapa hal di antaranya: (1) Kecukupan pangan adalah merupakan hak azasi manusia, sehingga penanganan kebijakannya ha­rus dinyatakan dalam bentuk kebijakan publik. (2) Beras merupakan suatu komoditas pangan terpenting dalam kelompok komoditas pangan, oleh sebab itu kebijakan perberasan harus memperhatikan dampaknya terhadap upaya meningkatkan kualitas dan ke­seimbangan konsumsi pangan dan gizi. Sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak semata dalam kerangka ekonomi beras tetapi ekonomi pangan sehingga cakupannya menjadi lebih luas. (3) Sis­tem kebijakan ekonomi beras nasional dipandang sebagai suatu sistem agri­bisnis beras, sehingga kebijakan yang dirumuskan harus menyentuh seluruh aspek subsistem agribisnis. Dengan demikian, kebijakan harga beras hanya­lah merupakan salah satu komponen saja dari paket kebijakan ekonomi beras secara komprehensif. (4) Perspektif waktu kebijakan dirumuskan untuk jangka pendek, misalnya 3-5 tahun ke depan. Namun dampak kebijakan ini dapat bersifat jangka panjang, sehingga kebijakan tersebut perlu dilandasi oleh suatu rumusan yang memperhitungkan dampak jauh kedepan.

Masalah dan Kondisi Faktual Perberasan Nasional

Menurut Suryana et al. (2001), ada be­berapa masalah dan kondisi faktual per­berasan nasional yang perlu diperhati­kan agar kebijakan tersebut dapat di­pahami dan berjalan sesuai yang di­harapkan. Kondisi faktual tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu: (a) kondisi petani padi, (b) kondisi sistem agribisnis beras, dan (c) kondisi pasar internasional beras.

Kondisi petani padi di Indonesia sebagian besar adalah petani berskala sempit dengan ciri sebagai berikut: Rata­rata skala penguasaan lahan usahatani padi hanya 0,3 ha. Sekitar 70% petani padi merupakan buruh tani dan petani skala kecil, mereka ini merupakan ke­lompok masyarakat miskin ber­pendapatan rendah. Walaupun mereka mengusahakan padi, sekitar 60% dari total mereka merupakan net-consumer beras atau bersifat subsisten. Sumbang­an produksi padi terhadap total pen­dapatan keluarga selama setahun rata­rata hanya mencapai 30%. Mereka umumnya mengalami keterbatasan akses terhadap berbagai layanan khu­susnya layanan pembiayaan usahatani. Mereka umumnya membutuhkan dana tunai segera setelah panen, untuk me­menuhi kebutuhan hidup keluarga, maupun untuk mengganti pinjaman. Mereka sulit keluar dari cabang usaha­tani padi untuk mengusahakan tanam­an lainnya yang lebih menguntungkan khususnya pada musim penghujan, karena keadaan lahan sawahnya ter­genang oleh air hujan maupun oleh air pengairan.

Kondisi sistem agribisnis beras saat ini tidak kondusif bagi pengembangan usaha yang efisien, hal ini dicirikan oleh beberapa hal. Terjadinya alih fungsi lahan sawah ke nonpertanian, frag­mentasi lahan karena hukum warisan terus berjalan. Sarana irigasi atau peng­airan keadaannya banyak yang sudah rusak, sumber air di beberapa tempat mulai langka. Ketersediaan sarana produksi benih dan pupuk dirasakan tidak tepat baik waktu, jumlah maupun jenis, dan harga sarana produksi yang semakin meningkat. Aksesibilitas petani terhadap sumber pembiayaan relatif terbatas, kredit usahatani (KUT) tidak tersedia lagi. Sarana pascapanen untuk meningkatkan nilai tambah khususnya alat pengering pada musim hujan ke­adaannya terbatas, sehingga kualitas gabah petani menjadi rendah, tingkat kehilangan basil produksi masih tinggi. Beras dari jenis lokal lebih diminati oleh konsumen sehingga harganya lebih tinggi dari varitas unggul. Terdapat daerah surplus dan minus dalam pro­duksi beras sehingga memerlukan biaya distribusi yang tinggi.

Dalam era globalisasi, pasar beras internasional mempunyai pengaruh besar terhadap pasar beras domestik. Kondisi pasar beras internasional saat ini dapat digambarkan sebagai berikut. Struktur pasar beras dunia adalah tidak sempurna, 65% dari pasar dunia di­kuasai oleh lima negara pengekspor. Volume pasar beras dunia hanya men­capai sekitar 20 juta ton, sehingga apa­bila Indonesia meningkatkan impor beras satu juta ton maka secara langsung akan berdampak terhadap peningkatan harga beras dunia. Harga beras dunia cenderung berfluktuasi dalam 3-5 tahun kedepan, hal ini dalam jangka pendek akan menguntungkan konsumen karena harga beras yang murah, namun dalam jangka panjang hal ini dapat melemahkan minat petani untuk meng­usahakan padi.

  

Kebijakan yang Dibutuhkan Petani Padi

Berdasarkan masalah dan kondisi fak­tual yang dihadapi dalam ekonomi per­berasan nasional, kebijakan yang perlu dilakukan khususnya terhadap pro­dusen padi adalah, program pember­dayaan dan peningkatan pendapatan petani padi, dan program pengembang­an perekonomian pedesaan yang mendukung ketahanan pangan, bukan pembangunan bias keperkotaan.

Program peningkatan pendapatan petani dapat dilakukan melalui pe­ningkatan produktivitas dan efisiensi usaha (perbaikan varietas, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta pascapanen). Perbaikan varietas dapat dilakukan melalui menumbuhkem­bangkan usaha penangkaran benih bermutu di tingkat lokal, yaitu dengan jalan membina beberapa petani pe­nangkar benih disetiap kelompok tani. Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sarana produksi khususnya pupuk, melalui pemberdayaan ke­lompok tani dalam hal penguasaan teknologi, kebersamaan dan tertib administrasi. Penyempurnaan distribusi pupuk dan pengembangan pasokan pupuk, melalui pengendalin distribusi dari Lini pusat (Pusri) sampai tingkat pengecer, serta meningkatkan pe­ngawasan dari pemalsuan pupuk. Meningkatkan kegiatan diseminasi inovasi teknologi baru khususnya penggunaan pupuk berimbang spesifik lokasi, mendorong optimalisasi dan rasionalisasi pengunaan air dan input, melalui pelaksanaan demonstrasi plot atau gelar teknologi di sentra-sentra produksi.

Meningkatkan aksesibilitas petani atas sumber-sumber pembiayaan usahatani, melalui pemberdayaan kelompok tani. Rujukan model kredit kecil yang bisa ditiru adalah misalnya Crarneen Bank di Bangladesh, dengan memberikan kredit tanpa agunan untuk mengembangkan perekonomiannya (Sulastri 2001). Pengembangan jasa pengolahan hasil yaitu jasa alsintan pengolahan lahan dan pascapanen untuk meningkatkan efisiensi, ren­demen, kualitas, dan nilai tambah pro­duk. Peningkatan kapasitas produksi melalui optimalisasi pengusahaan lahan sawah dengan peningkatan IP atau pola tanam. Untuk mengeliminasi terjadinya alih fungsi lahan sawah di perkotaan yang sulit dihindari akibat lemahnya perangkat hukum dan ticlak konsistennya Pemda dalam menjalan­kan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang), salah satu jalan adalah dengan memanfaatkan lahan tidur yang ada, dan khususnya yang ada di luar Jawa. Pengendalian fragmentasi lahan dapat dilakukan melalui warisan tanah tanpa membagi lahan, tetapi lahan tersebut dijadikan usaha keluarga bersama, hak warisan sebagai saham. Rehabilitas dan pengembangan jaringan irigasi melalui pemberdayaan kelompol pemakai air dengan menanamkan ras< gotong royong dan kebersamaan day rasa memiliki.

Program pengembangan pereko nomian pedesaan yang mendukum ketahaan pangan melalui, pengem­bangan infrastruktur ekonomi pedesa­an (irigasi, jalan desa, listrik, tele­komunikasi). Pengembangan lembaga keuangan pedesaan, kelembagaan ekonomi pedesaan, organisasi kelom­pok tani untuk agribisnis pangan dan pengembangan usaha off farm. Men­dorong diversifikasi usahatani dan produk pangan serta diversifikasi kon­sumsi pangan serta mendorong partisipasi industri pangan di pedesaan. Meningkatkan peran lumbung desa tidak hanya di bidang pangan saja tetapi juga di bidang lain seperti sarana pe­nyuluhan, modal kelompok dan lainnya, serta menjamin kelancaran mobilitas pangan antar daerah. (AW)

Pustaka

Suryana, A., S. Mardianto, M. lkhsan. 2001. Dinamika kebijakan perberasan nasional: Sebuah Pengantar. Datarn: A. Suryana dan Sudi Mardianto penyunting. Bunga Rampai Ekonomi Beras. Penerbil LPEM-FEUI.

Ariani, M.,Handewi PS., Sri Hastuti S, Wahida, M.Husein Sawit. 2000. Dampak krisis ekonomi terhadap konsumsi pangan rumah tangga. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Per­tanian. Departemen Pertanian.

Harianto. 2001. Pendapatan, harga, dan konsumsi beras. Dalam: A. Suryana dan Sudi Mardianto penyunting. Bunga Rampai Ekonomi Beras. Penerbit LPEM- FEUI.

Surono, S. 2001. Perkembangan produksi dan kebutuhan impor beras serta kebijakan pemerintah untuk melindungi petani. Dalarn: A.Suryana dan Sudi Mardianto penyunting. Bunga Rampai Ekonomi Beras. Penerbit LPEM-FEUI.

 

Sumber: Berita Puslitbangtan Nomor 34, November 2005

Terakhir diperbaharui ( Wednesday, 13 December 2006 )

 
   
     

 
 
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta
Jl. Raya Ragunan No. 30, Pasar Minggu - Jakarta Selatan
Telp/fax : (021) 78839949/ (021) 7815020
E-mail: klinikagri@yahoo.co.id
2006 Yantek