JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Analisis Kebijakan Penyiapan Rumah Potong Ayam (PRA) dalam Mendukung Implementasi Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2007 (2008)

Upaya untuk mengendalikan sekaligus mengatasi wabah penyakit flu burung di Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk melaksanakan restrukturisasi perunggasan yang dituangkan dalam bentuk: a) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No. 4 Tahun 2007, tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas; b) Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No. 146 Tahun 2007, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 4 Tahun 2007;  c) Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 146 Tahun 2007, tentang Komite Provinsi Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza, serta d) Instruksi Gubernur (Ingub) Provinsi DKI Jakarta No. 25 Tahun 2008, tentang Peningkatan Pelaksanaan Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas.

Berkaitan dengan rencana relokasi TPnA dan TPA  tersebut di atas, maka telah dilakukan kegiatan analisis kebijakan tentang penyiapan RPA dalam rangka implementasi Perda Provinsi DKI Jakarta No. 4 tahun 2007. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk: a) Mempelajari kondisi dan para pelaku TPnA dan TPA yang berada di wilayah DKI Jakarta dalam upaya untuk mempersiapkan pembangunan RPA yang ideal; b) Memberikan masukkan kepada pemerintah daerah DKI Jakarta tentang aspek teknis, manajemen pengelolaan dan jenis RPA yang cocok untuk wilayah ini.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap beberapa permasalahan pengelolaan dan penggunaan TPnA-TpA Rawa Kepiting, adalah: a) Tingkat pemanfaatan TPA-TpnA Rawa Kepiting yang rendah, yaitu 2 blok dari 16 blok yang tersedia; b) TPnA-TPA Rawa Kepiting masih menggunakan cara-cara konvensional; c) Standar prosedur operasional (SPO) untuk pengelolaan RPA belum ada, d) TPnA-TPA hanya sebagai tempat pemotongan dan penyiapan ayam potong oleh pengguna; e) Fasilitas listrik, air, dan tempat penampungan serta pengelolaan limbah saat ini sudah tersedia tetapi kapasitasnya kurang memadai; f) Fasilitas pengelolaan limbah tersedia dan masih dilakukan secara pasif, sehingga berpotensi untuk mencemari lingkungan sekitar; g) Belum ada fasilitas untuk pengelolaan limbah padat (bulu, dll) serta ayam mati, demikian juga fasilitas untuk pemusnahan ayam yang sakit; dan h) Fasilitas pemeriksaan kesehatan ayam yang datang belum ada, data tentang kesehatan hewan hanya berupa surat jalan dari daerah asal unggas.

Respon para pedagang atau pemilik TPnA di wilayah Kecamatan Matraman diperoleh informasi bahwa umumnya semua penampung ayam yang ada di wilayah Jakarta Timur, bersedia untuk direlokasi. Namun, mereka meminta agar relokasi dilakukan untuk semua penampung ayam semua secara sekaligus. Sedangkan sarana dan prosedur pemotongan ayam di RPA perlu mengacu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pembangunan RPA, yaitu SNI-01-6160-1999, yang meliputi tersedianya fasilitas/daerah kotor, terdiri dari: a) Tempat penampungan ayam hidup yang baru datang dan tempat penggantungan untuk penyembelihan, b) Tempat pencelupan dengan air panas dan pencabutan bulu,  c) Tempat pencucian karkas ayam, d) Tempat pengeluaran dan penanganan jeroan; dan 2) Adanya fasilitas/daerah bersih, terdiri dari tempat: a) Pencucian karkas, b) Pendinginan karkas, c) Seleksi/Grading, d) Penimbangan, e) Pemotongan karkas, f) Pemisahan daging dengan tulang (deboning), g) Pengemasan, h) Penyimpanan segar (cool room) dan beku (frozen).

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemda DKI Jakarta dalam rangka relokasi TPna dan TPA serta penyiapan RPA sebagai tempat untuk relokasi tersebut adalah sebagai berikut: a) Diperlukan berbagai upaya untuk merevitalisasi TPnA dan TPA Rawa Kepiting agar dapat dimanfaatkan sebagai RPA untuk merelokasi TPnA dan TPA yang berada di wilayah Jakarta Timur; b) Disarankan bahwa jenis RPA yang cocok dibangun di wilayah DKI Jakarta adalah berupa RPA semi modern dan harus memenuhi syarat SNI-01-6160-1999; c) Pengelolaan RPA sebaiknya dilakukan secara profesional dan komersial/menguntungkan dan dapat dikelola baik oleh perorangan, badan usaha ataupun pemerintah.