JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Jakarta, (10/11/2021), BPTP Jakarta hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) dalam rangka “Sinkronisasi Rencana Strategis dan Program Kerja untuk Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTL)” yang dilaksanakan secara daring. Fokus pembahasan untuk mendukung pengembangan Pertanian Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Maksud diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menyepakati strategi, program, lokasi serta menghimpun kendala terkait penyelenggaraan kegiatan Pertanian Perkotaan di DKI Jakarta yang perlu untuk diakomodasi dalam muatan RDTR.

Peserta yang terlibat dalam diskusi adalah: perwakilan dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Ditjen Tata Ruang Kementerian Agraria, Tata Ruang / BPN Republik Indonesia, Ditjen Hortikultura, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Biro Perekonomian dan Keuangan Provinsi DKI Jakarta, Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta, Bidang Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Unit Pengelola Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, Pusat Data dan Informasi, Dinas Cipta Karya, serta Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta. Dari BPTP Jakarta diwakili oleh: Ir. Syamsu Bahar, M.Si, Dr. Indarti Puji Lestari dan Ir. Nurmalinda, M.Si.

Butir-butir kesepakatan yang diperoleh dalam pelaksanaan Konsultasi Publik terkait Pertanian Perkotaan antara lain:

1). Penyediaan kawasan pertanian perkotaan harus memperhatikan kriteria yang ditetapkan dan diupayakan pelaksanaannya dengan dukungan teknologi, 2. Kebun benih hortikultura dan tanaman pangan sebagai pusat produksi bibit dan benih dapat diupayakan menambah nilai ekonomi kawasan sebagai sarana rekreasi, edukasi, sarana pengembangan usaha kecil dan menengah dengan tetap mempertahankan fungsi ekologis sebagai ruang terbuka hijau, 3. Pelaksanaan kegiatan pertanian perkotaan diarahkan tidak hanya untuk pemanfaatan secara dua dimensional, tetapi juga secara tiga dimensional dan pengaturannya akan dituangkan dalam kriteria pelaksanaan kegiatan (ITBX) termasuk untuk pemanfaatan lahan di dalam kavling dan/atau atap bangunan, 4. DKPKP Provinsi DKI Jakarta telah membuat desain besar pertanian perkotaan tahun 2018-2030 melalui penyusunan kebijakan dan pengaturan, muatan tersebut akan menjadi dasar pertimbangan penyusunan pengturan terkait pertanian perkotaan ke dalam muatan Rancangan Pergub RDTR, 5. Perlu ditambahkan pengaturan terkait pemanfaatan Pertanian Perkotaan yang bersifat sementara pada lahan tidur atau yang belum dioptimalisasi oleh pemilik lahan dan pemanfaatan lahan di bawah konstruksi prasarana umum, yang penyusunan rekomendasinya akan disusun oleh DKPKP Provinsi DKI Jakarta, 6. Pemutakhiran data atas kegiatan Pertanian Perkotaan di lahan eksisting dan lahan potensial lainnya, baik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat untuk kemudian disampaikan ke DCKTRP Provinsi DKI Jakarta dalam format data spasial (format shp) sebagai materi pendukung penyusunan Rancangan Pergub RDTR, 7. Terhadap pengumpulan data sebagaimana dituangkan pada butir 6, data tersebut agar dikalsifikasi berdasarkan jenis usaha pertanian perkotaan di masing-masing lahan (tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan dan/atau perikanan darat (Lin)