JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Bogor – Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (Puslitbangtan) menyelenggarakan Public Hearing Standar Pelayanan Publik (SPP). Kegiatan dilakukan pada Selasa (3/9/2019) di Puslitbangtan, Bogor

Dalam sambutannya, Ka Puslitbangtan, Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA, menyampaikan bahwa SPP ini dipersembahkan kepada seluruh stakeholders, supaya memperoleh feedback yang baik. Ka Puslitbangtan menggarisbawahi bahwa pengertian publik sendiri terbagi dua, yaitu publik internal dan publik eksternal. Keduanya memiliki hak yang sama dalam menerima pelayanan, sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan.

Koneksitas antar instansi juga perlu menjadi perhatian dalam kaitannya dengan penyelenggarakan pelayanan. Koneksitas dan jaringan antar instansi ini perlu dijaga dan dirawat untuk sering berkoordinasi dalam pemberian pelayanan.

Ka Puslitbangtan juga mengingatkan dalam melayani publik kita harus melakukan 3I, yaitu ikhlas, inovatif (tepat waktu dan tepat dosis), idem ditto (tidak membeda-bedakan dalam melayani).

Disampaikan oleh narasumber dari Ombudsman, terdapat enam prinsip yang harus ada dalam standar pelayanan. Sederhana, artinya SPP harus mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan, dan diukur dengan prosedur yang jelas. Partisipatif, maksudnya dalam penyusunan SPP harus melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Akuntabel, hal-hal yang dilakukan dalam SPP dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan. Berkelanjutan, artinya melakukan perbaikan secara terus menerus sebagai upaya peningkatan peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. Transparansi, SPP harus mudah diakses okeh masyarakat. Keadilan, SPP harus dapat nenjamin bahwa pelayanan dapat dijangkau masyarakat. Disampaikan pula bahwa seluruh bangunan pemerintah wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Puslitbangtan terdiri dari pelayanan konsultasi inovasi teknologi tanaman pangan dan pelayanan perpustakaan.