JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Jakarta – Senin (26/08/19) -- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jakarta, menyelenggarakan rapat koordinasi penetapan  luas baku lahan sawah di DKI Jakarta dalam rangka penyempurnaan sistem informasi kalender tanam terpadu. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari  Baliklimat Bogor.

Acara dihadiri oleh Dinas KPKP Kota Administrasi Jakarta Timur, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Kantor Pertanahan  Kota Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur, Sudin KPKP Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Pusbang Benih dan Proteksi, Ketua Tim Katam Pusat Baliklimat Bogor, Ketua Tim Pengkajian IP BBP2TP Bogor, Peneliti dan Penyuluh BPTP Jakarta.

Dr. Ir. Aris Pramudia, M.Si, Peneliti dari Baliklimat Bogor, menyampaikan tekait dengan curah hujan dalam rangka menghadapi musim hujan 2019-2020, memperoleh  informasi dari BMKG prediksi curah hujan untuk perode Agustus – Oktober 2019  untuk DKI Jakarta kondisi curah hujan masih sangat kering. Prediksi berikutnya  Nopember  2019 – Januari 2020 curah hujan sudah potensial memenuhi kebutuhan air tanaman, sehingga sudah bisa melakukan budidaya tanaman. Prediksi curah hujan hingga oktober 2019 diperkirakan umumnya masih 60 mm/bulan rata-ratanya, sehingga belum cukup untuk budidaya tanaman pangan khususnya padi di lahan sawah. Namun dibeberapa lokasi seperti Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan sudah ada beberapa kecamatan yang memiliki rata-rata di atas 60 mm/bulan pada bulan Oktober.

Lebih lanjut Aris Pramudia menambahkan , untuk jadwal tanam padi sawah di DKI Jakarta, awal tanam potensial pada Nopember I, II di Jakarta Barat 132 ha, Jakarta Timur 64 ha, dan Jakarta Utara 528 ha. Sedangkan untuk jagung dan kedelai karena semua lahan dipergunakan untuk padi sehingga tidak potensial lagi untuk jagung dan kedelai.

Sementara Plh. Kepala BPTP Jakarta, Ir. Syarifah Aminah, M.Si. mendahului kegiatan koordinasi penetapan  luas baku lahan sawah di DKI Jakarta dengan memberi ruang kepada beberapa instansi untuk melakukan verifikasi data terkait terkait sistem informasi kalender tanam terpadu (Katam) ataupun permasalahan yang ada dalam penyediaan data tersebut. Verifikasi dilakukan baik dari BPS, BPN maupun dari DKPKP, beserta para jajarannya.   

Materi yang sangat menarik perhatian para peserta ini, membuat jalannya diskusi sangat hidup. Hal ini terutama dikarenakan kondisi status lahan maupun kondisi eksisting penggunaan yang masih perlu disesuaikan. Status lahan pengembang yg banyak digunakan sebagai lahan pertanian, khususnya dalam berbudi daya padi sawah, menimbulkan diperlukannya regulasi baru yang dapat mewadahinnya.

Untuk selanjutnya, diperlukan kembali koordinasi lebih lanjut terhadap kesesuaian data status ataupun luasan lahan yang dimiliki oleh setiap instansi.