JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Denpasar – Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) merupakan UPT Kementan di daerah yang memiliki fungsi langsung berhubungan dengan masyarakat. Maka, pelayanan public yang diberikan pun harus memenuhi standar yang berlaku.

Salah satu wujud reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan adalah dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Standar Pelayanan Publik (SPP) sendiri telah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun Permentan. “Saat ini penilaian RB tidak hanya sampai level Kemantan tetapi sampai ke Eselon satu”, ujar Kabag KSHOH Balitbangtan, Ir. Erlita Adriani, MBA saat pembukaan Bimbingan Teknis Penyususan SPP di BPTP Bali pada 2-3 Mei 2019. mewakili Sesba Balitbangtan.

Lebih lanjut disampaikan, “Reformasi Birokrasi harus disosialisasikan kepada seluruh pegawai. Nilai RB kementan Tahun 2018 masih dalam kategori BB, sehingga Standar Pelayanan Publik adalah wajib ditetapkan untuk masing UK/UPT”.

Bimtek Penyunan SPP dibuka oleh Kepala BPTP Bali, Dr. Drh. I Made Rai Yasa,  MP. dan dihadiri oleh BBP2TP serta 33 BPTP seluruh Indonesia. Tujuan pelaksanaan bimtek sendiri untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik lingkup Balitbangtan. Dengan telah disusunnya SPP dan disosialisasikan kepada masyarakat melalui Public Hearing, maka pelaksanaan dan agenda penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019 dapat terpenuhi.

Hadir sebagai narasumber dalam bimtek, Ombudsman RI Prov Bali yang memberikan materi Sosialisasi Standar dan Forum Pelayanan Publik, serta Mekanisme Teknis Penyusunan dan Evaluasi Standar Pelayanan Publik yang disampaikan oleh Kasubag Budaya Kerja Biro OKE,Setjen Kementan.