JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Jakarta – Salah satu cara membentuk reputasi suatu perpustakaan adalah melalui akreditasi. Akreditasi ini merupakan suatu pengakuan mutu dari suatu Lembaga Akreditasi yang terpercaya, dimana hal ini akan mengangkat reputasi perpustakaan tersebut di mata masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi DKI Jakarta mengadakan Bimbingan Teknis Akreditasi Perpustakaan pada Kamis, 21 Maret 2019. Perwakilan dari Perpustakaan BPTP Jakarta ikut menghadiri kegiatan tersebut. Dr. Taufik Asmiyanto, salah satu narasumber dari Universitas Indonesia, menjelaskan secara gamblang mengenai akreditasi perpustakaan pada Bimtek tersebut.

Akreditasi merupakan suatu kegiatan penilaian yang disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional. Jika bisa meminjam istilah lain, akreditasi ini bisa disamakan dengan pengakuan dari lembaga formal. Masing-masing jenis perpustakaan pun memiliki standar nasional sendiri. Komponen-komponen di dalam standar nasional tersebut harus dipenuhi guna memenuhi salah satu syarat akreditasi perpustakaan.

Mengapa akreditasi penting? Akreditasi memberikan jaminan kepada manajemen bahwa sistem pengelolaan mutu perpustakaan telah berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Tujuan akreditasi sendiri adalah untuk pencapaian akuntabilitas dan pencapaian mutu pengelolaan perpustakaan. Sementara sasaran dari akreditasi adalah kepatuhan dan kesesuaian.

Akreditasi secara tidak langsung menuntut para pustakawan agar bekerja sesuai dengan standar perpustakaan yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional. Suatu perpustakaan harus mulai membiasakan bekerja dengan sistemik, berencana, dan berkelanjutan. Dimana pada hasil akhirnya akan membentuk budaya mutu suatu organisasi, atau dalam hal ini perpustakaan.

Lalu apa sih sebenarnya standar itu? Standar adalah dokumen yang memuat ketentuan minimal, pedoman, dan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu sistem, proses dan/atau produk. Standar ini ditetapkan oleh suatu lembaga yang berwenang berdasarkan hasil konsensus para pemangku kepentingan, dipergunakan secara umum dan berulang-ulang untuk memperoleh tingkat kesesuaian.

Dalam proses akreditasi, para assesor bekerja dengan tujuan bukan untuk mencari kesalahan. Melainkan mencari kesesuaian dari bukti-bukti yang ada. Jika terdapat temuan, maka akan diberikan masukan untuk mencapai continous improvement. Penting untuk diingat, setiap pekerjaan yang telah dilakukan perlu didokumentasikan, karena ini akan menjadi alat bukti dari pekerjaan kita.

Enam standar nasional perpustakaan yang harus dipenuhi dalam akreditasi perpustakaan adalah koleksi, sarana prasarana, layanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan. Komponen dan bobot penilaian akreditasi dari standar tersebut adalah koleksi (memiliki bobot nilai 20), sarana dan prasarana (dengan bobot nilai 15), pelayanan (berbobot nilai 25), tenaga (memiliki bobot nilai 20), penyelenggaraan pengelolaan (dengan bobot nilai 15), dan komponen penguat (berbobot nilai 5).

Standar koleksi perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal jenis koleksi perpustakaan, jumlah koleksi, pengembangan koleksi, pengolahan koleksi serta perawatan dan pelestarian koleksi. Terkait dengan koleksi, perlu menjadi catatan bahwa suatu perpustakaan harus menyimpan publikasi terbitan instansi sendiri di dalam perpustakaannya. Ini akan menjadi salah satu kekayaan repository lembaga tersebut.

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal lahan, gedung, ruang, perabot dan peralatan perpustakaan. Standar pelayanan perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal sistem dan jenis pelayanan perpustakaan yang berorientasi pada kepentingan pemustaka. Standar tenaga perpustakaan adalah standar nasional perpustakaan yang berkaitan dengan kriteria minimal kualitas dan kuantitas.

Dalam pelaksanaan manajemen kendali mutu perpustakaan, perlu menggunakan metode Plan, Do, Check, Action. Setiap pekerjaan perlu dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Kemudian lakukan pekerjaan sesuai dengan rencana. Periksa dan evaluasi hasil pekerjaan, dan lakukan perbaikan sebagai continous improvement.

Dalam akreditasi, dasar pemeriksaan berdasarkan evidence based, data, dan informasi. Metode pemeriksaannya sendiri melalui audiensi, pemeriksaan dokumen, diskusi/tanya jawab, peninjauan lapangan, dan verifikasi data dan konfirmasi temuan.

Mekanisme penjaminan mutu perpustakaan terdiri dari internal dan eksternal. Internal terdiri dari dokumentasi kegiatan, pemenuhan SNP, pemenuhan visi misi, dan pemenuhan stakeholders. Sedangkan faktor eksternalnya adalah penilaian, visitasi, dan pengakuan formal (akreditasi).

Dengan memperoleh akreditasi, secara tidak langsung perpustakaan akan memperoleh pengakuan mutu, tidak saja dari lembaga akreditasi namun juga dari masyarakat. Dengan demikian, diharapkan perpustakaan sebagai inklusi sosial dapat segera tercapai.