JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Bogor - Workshop Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Semester I Tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta, dilaksanakan hari Senin tanggal 16 Juli hingga tanggal 18 Juli 2018 bertempat di Hotel Royal Amaroossa, Bogor. Workshop dihadiri oleh  Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan (Ir. Widono, MM), Kepala Bagian Verifikasi dan Pelaporan (Ir. Denny Irwana, SE, Ak, MM, CA), Tim Revieu dari Itjen Kementan, Tim Verifikator Laporan Keuangan dari Sekretariat Jenderal dan Ditjen Hortikultura, serta  Petugas/Operator SAIBA dan SIMAK BMN dari 23 Satuan Kerja Kementerian Pertanian di Provinsi DKI Jakarta.

Ketua panitia, Kepala BPTP Jakarta (Ir. Etty Herawati, M.Si) selaku Kepala Sekretariat UAPPA/B  Wilayah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa peserta workshop untuk Satuan Kerja Kementerian Pertanian Wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 8 Satuan Kerja. Pada Workshop kali ini penyelenggaraannya dilaksanakan secara bersama-sama dengan 15 Satuan Kerja Kementerian Pertanian lingkup Biro dan Pusat pada Sekretariat Jenderal. Penyusunan laporan keuangan merupakan tanggung jawab setiap satuan kerja yang telah menerima anggaran dari Pemerintah dan sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, setiap satuan kerja perlu mengupayakan agar laporan keuangan yang disusun mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).
   
Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dalam arahanya menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian telah resmi menerima LHP dan Opini atas LK Kementan TA 2017 dengan Opini WTP. Prestasi yang dicapai dalam dua tahun terakhir ini diharapkan dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Beliau menjelaskan bahwa permasalahan utama Laporan Keuangan adalah temuan BPK terhadap permasalahan aset dengan nilai sebesar 600 M. Hal ini juga menjadi perhatian serius dari Badan Pemeriksa Keuangan RI yang secara khusus memanggil Kepala Biro Keuangan dan Perlengkan serta Pejabat Kementerian Keuangan untuk memastikan temuan tersebut telah selesai pada akhir Tahun 2018. BPK RI menyatakan jika regulasi yang ada saat ini menghambat penyelesaian temuan tersebut, maka perlu dikaji untuk melakukan perubahan terhadap regulasi tersebut.  Selain itu Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan juga menyatakan bahwa sampai saat ini persentasi penyelesaian Revaluasi BMN Lingkup Kementerian Pertanian baru sekitar 46 %. Oleh karena itu, diharapkan agar Satuan Kerja Kementerian Pertanian segera menyelesaikan Revaluasi BMN pada Tahun 2018. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan juga mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan Kementerian Pertanian agar serius dalam melaksanakan workshop ini dan memberikan dukungan yang nyata guna mempertahankan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian dengan opini WTP. Beliau menambahkan bahwa mempertahankan untuk terus WTP, lebih sulit daripada mendapatkannya. Banyak dampak yang akan terjadi apabila opini laporan keuangan Kementan tidak WTP. Salah satunya adalah penurunan tunjangan kinerja.

Semoga seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Pertanian dapat terus meningkatkan kinerjanya dan laporan keuangannya mendapatkan predikat WTP. Aamiin